Gemabangsa.id, Bungo - Terkait polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bungo saat ini, menjadi perhatian penting dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Saat ini, para honorer yang mengabdi sudah belasan tahun, banyak yang tidak lulus sebagai PPPK.
Seperti halnya Provinsi Riau dan Banten, menjadi sebuah kiblat dan buah manis hasil perjuangan panjang Honorer R2-R3 dan bentuk kepedulian pemerintah daerah dan DPRD akan nasib tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan tahun untuk daerahnya.
Akankah perjuangan ribuan pegawai honorer Bungo -Jambi bernasib sama. Diketahui, langkah perjuangan para honorer R2 dan R3 di Kabupaten Bungo tengah berlangsung.
Bermula, mereka melakukan pembentukan wadah Aliansi Honorer R2-R3, yang dilanjutkan dengan audensi dengan DPRD Bungo, untuk mengadu nasib mereka, dan mendapatkan respon baik dari DPRD Bungo.
Digedung rakyat, utusan Aliansi Honorer R2-R3 bertemu langsung dengan ketua DPRD dan beberapa anggota dewan dan juga instansi pemerintah daerah terkait nasib mereka sebagai Honorer R2 dan R3 Bungo.
"Kami sepakat memperjuangkan nasib honorer Bungo. Beberapa langkah telah menyurati KemenPAN RB dan berdiskusi dengan DPR RI komisi II," ujar ketua DPRD Bungo Muhammad Adani saat audisi bersama aliansi pegawai honorer R2-R3 waktu lalu.
Sayangnya, tawaran audiensi dengan Bupati Bungo H.Mashuri yang terjadwal pada Senin (20/1/2025) sesuai surat resmi yang dilayangkan waktu lalu tidak mendapat respon baik. Informasi yang dihimpun dilapangan, hampir senada dari ucapan mereka yang kecewa.
"Tega nian kalau pak Bupati diakhir masa jabatannya melupakan pengabdian kami yang belasan tahun untuk kabupaten Bungo ini," ungkap dari salah satu mereka yang diiyakan rekan lainnya.
Semangat perjuangan akan terus berlanjut sebelum ada kejelasan akan nasib dan status mereka bisa menjadi PPPK penuh waktu. Terhembus kabar dalam waktu dekat ini, aliansi ini akan kembali ingin bertemu dan beraudensi dengan Bupati.
Penuh harapan dari mereka dapat diterima dan diakhiri jabatan bupati Bungo, dapat memperjuangkan akan nasib mereka. Menjadi sebuah kado spesial dari bupati Bungo sebelum melepas jabatannya.
Sayangnya, ketua aliansi honorer R2-R3 Kabupaten Bungo Ns. Tobroni belum bisa dikonfirmasi atas kebenaran rencana tersebut dan kapan akan dilakukan upaya beraudensi langsung bersama bupati Bungo H. Mashuri. (***)
