Gemabangsa.id. Batanghari - Kurang lebih sepekan lagi akan merasakan hari raya idul Fitri yang dimana Media massa dengan beragam jenisnya, yang terdiri dari media online, cetak, dan elektronik seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap pembayaran Publikasi.
Hal itu juga sesuai arahan Dewan Pers yang meminta pemerintah memberikan perhatian kepada media massa dan wartawannya, karena Pemerintah sama media adalah Mitra kerja,
Namun hal ini berbanding terbalik yang di rasakan oleh sejumlah media online yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia (DPC-SPRI) Batanghari yang hampir seluruh anggota tidak dapat merasakan pembayaran publikasi media.
Hal ini di sampaikan oleh salah satu Wartawan anggota DPC- SPRI yang enggan di sebutkan namanya, bahwa pihak diskominfo Batanghari selalu saling lempar kebijakan, saat ditanya kepada kepala dinas Kominfo terkait kapan akan di cairkan pembayaran publikasi terhadap media nya, kepala dinas langsung melemparkan kebawahannya, begitupun sebaliknya, hal ini yang menjadi pertanyaan besar, ada apa?
"Saya sangat menyayangkan sikap dinas Kominfo, anggaran publikasi untuk media tidak transparan kepada kami, malahan tagihan kami saat ini belum memiliki kejelasan dari dinas yang bersangkutan,"
tidak ada ketegasan Dinas Kominfo Batanghari ini, kami nilai seolah acuh tak acuh, dan terkesan hanya mengulur waktu atas pembayaran publikasi media di Pemda Batanghari, sehingga kita merasa hanya diberikan harapan palsu.
Kami sudah mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Batanghari Amir Hamzah,SE., M.SI bahwa, "kagi sayo tanyo ke Kabid dan sayo detail nyo dak tau".kata Amir Hamzah melalui fia WhatsApp, Kamis, (28/04/2022)
Selanjutnya mencoba mengkonfirmasi secara langsung di ruangan kerjanya mengatakan bahwa, sudah di ajukan ke Bekauda dan sudah di teken,
Saya pribadi memohon kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief.SE dan Wakil Bupati Batanghari H.Bahktiar.SP agar lebih memerhatikan kembali Insan Pers yang dimana sebagai kontrol sosial terhadap pemberitaan yang ada di Batanghari agar mendapat hak nya di dalam anggaran publikasi Kominfo Batanghari sehingga PERUBAHAN yang sesungguhnya kami rasakan tanpa ada anak tiri dan anak kandung sehingga tidak menimbulkan hal negatif terhadap Pemerintahan.
Sampai berita ini diterbitkan belum ada kepastian kapan akan dicairkan.(Edwin)
