Gemabangsa.id, Bungo - Dikarenakan perbuatan salah satu oknum salah satu bidan yang memungut biaya persalinan bervariasi kepada masyarakat, membuat pertanyaan besar bagi masyarakat.
Seperti yang terjadi di Desa Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Jambi, yang diduga telah membedakan biaya persalinan kepada warga.
Sehingga, warga yang merasa dipermainkan, ingin mengetahui secara pasti, berapa biaya yang seharusnya ditentukan Pemerintah, untuk biaya persalinan tersebut.
Seperti yang diutarakan salah satu warga Desa Empelu kepada Media ini menyebutkan, bahwa pada saat persalinan Cucunya di Bides Desa Empelu beberapa waktu yang lalu, dirinya telah membayarkan uang persalinan hingga Rp. 1.800.000.
"Kami masuk jam 10 siang, keluar jam 12 malam. Kami harus membayar sebesar Rp. 1. 800.000," ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia mengakui, jika pada saat Cucunya melakukan persalinan dirumah Bidan Desa tersebut, tanpa menggunakan kartu KIS atau pun BPJS. Namun, tanpa adanya toleransi sedikitpun dari pihak Bides.
"Memang benar, kami saat masuk tidak menggunakan Kartu KIS atau pun BPJS.
"Kami sudah minta biaya pengurangan dari Bides, tapi bides bersih keras harus tetap bayar sebanyak itu. Bahkan, sedikit pun dirinya tidak mau mengurangi, dan harus tetap membayar sebanyak itu," tuturnya.
Dari biaya sebesar itu, menjadi pertanyaan besar bagi dirinya, yang ingin mengetahui pasti biaya anggaran yang sebenarnya untuk biaya persalinan yang harus dikeluarkan.
"Kami juga bertanya kenapa bides, berapa biaya sebenarnya, jika masuk tanpa BPJS. Apa memang benar aturannya dari Puskesmas ke desa, bayar sebesar itu," ungkapnya.
Sementara itu, hal yang sama diutarakan warga lainnya, saat melakukan persalinan di Bidan Desa Empelu dengan menggunakan kartu KIS, yang hanya dikenakan biaya Rp. 200.000.
Hal ini juga disampaikan masyarakat kepada Media ini, yang berinisial D. Ia mengatakan, jika dirinya melakukan persalinan dengan juga menggunakan kartu KIS, menggeluarkan dana hingga Rp. 400.000.
Kadis Kesehatan Kabupaten Bungo, Safrudin Matondang saat di Konfirmasi melalui via WhatsAppnya, mengenai hal persoalan ini, disebutkannya agar menghubungi Kepala Puskesmas Tanah Sepenggal.
"Kapus dah hub bapak kemarin..dan hari ini mau duduk dgn bapak dan juga bidan ybs..juga camat aja sekalian.pak biar dapat penjelasan nya pak," tulis Matondang melalui pesan singkat WhatsAppnya.
Ia menyarankan, agar menjelaskan terlebih dahulu kepada Kepala Puskesmas, agar bisa menjalankan perannya sebagai pimpinan Puskesmas.
"Perjelas aja dgn pak kapus ya. Biar nanti saya balek jum,at..pak kapus yg lapor ke say..biar pak kapus kelihatan jalankan perannya selaku pimpinan di kecamatan ya pak..makasih...saya lg rapat pak..mohon maaf ya pak," tulisnya lagi.
Atas kejadian ini, masyarakat desa Empelu berharap agar peraturan kesehatan agar di sampaikan ke masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui berapa anggaran yang harus dikeluarkan jika menggunakan Kartu KIS atau pun BPJS, dan masuk umum. (Abu)
