Gemabangsa.id, Nagekeo - Praktik penyelundupan hewan produktif di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, semakin memprihatinkan. Aktivitas ilegal ini diduga kuat dilakukan secara tersistematis, bahkan disinyalir melibatkan sejumlah oknum, sehingga memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun, jalur penyelundupan tidak hanya melalui pesisir utara Nagekeo, tetapi juga meluas ke wilayah pesisir utara Kabupaten Ngada hingga Manggarai Timur. Jalur-jalur tersebut diduga dimanfaatkan sebagai akses alternatif guna menghindari pengawasan aparat.
Hewan ternak yang paling banyak diselundupkan melalui jalur tersebut adalah kerbau, yang diduga dikirim ke wilayah Jeneponto, Sulawesi Selatan, karena tingginya permintaan pasar di daerah tersebut.
Yang mengejutkan, salah satu pelaku penyelundupan justru secara terang-terangan menantang media dan aparat penegak hukum (APH). Dalam percakapan WhatsApp yang diterima media ini, pelaku mengaku tidak takut terhadap penindakan hukum.
“Percuma aparat nggate rurung SDH dari dulu bukan baru mulai,” kata salah satu pelaku dalam pesan WhatsApp.
Tak hanya itu, pelaku juga menantang pihak media untuk datang langsung ke lokasi aktivitas mereka, sembari menegaskan bahwa kegiatan tersebut akan tetap dilakukan secara terbuka.
“Tondang ise ye ro piang wie b** nu muat sale waru bhakok. Aq namat serius oyo,” tandasnya.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa praktik penyelundupan ini telah berlangsung lama dan terorganisir. Kondisi ini pun dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum serta lemahnya pengawasan di lapangan.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama Aparat Penegak Hukum untuk segera mengambil langkah tegas dan konkret. Pengawasan di titik-titik rawan perlu diperketat, termasuk patroli rutin serta penindakan tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Kalau ini terus dibiarkan, bukan hanya merugikan daerah dari sisi ekonomi, tapi juga mengancam keberlanjutan populasi ternak lokal,” ujar sumber lain yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai langkah penanganan atas kasus tersebut. Namun tekanan publik terus meningkat agar persoalan ini segera ditangani secara serius, transparan, dan menyeluruh.
