Gemabangsa.id, Batanghari – Ribuan masyarakat kelurahan Sridadi turun kejalan terkait aksi damai menegakkan serta mendukung edaran dari Gubernur Jambi.
Pantauan media ini dilapangan, tampak ribuan massa telah berkumpul di posko satgas batubara tepatnya di simpang Malapari, Rt 16 Rw, 05 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.
Dalam aksi damainya tersebut langsung dikomandoi ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sridadi Nahrowi beserta para ketua Rt setempat, Senin (06/06/2022).
Adapun tuntutan dalam aksi damai tersebut diantaranya meminta agar seluruh armada batubara untuk melintas pukul 18:00 WIB sesuai edaran Gubernur Jambi.
Tak hanya itu, armada batubara juga dilarang keras memarkirkan kendaraannya disepanjang jalan lintas kelurahan Sridadi.
Aksi damai tersebut menegakkan serta mendukung dari edaran Gubernur Jambi Nomor 1165/Dishub-3.1/v/2022 tertanggal 17 Mai2022. terhadap mobil angkutan batu bara.
Ketua DPRD Batanghari Annita Yasmin, SE dengan tegas mengatakan memberikan apresiasi terhadap aksi damai masyarakat yang di laksanakan di Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara bulian, Provinsi Jambi. terkait armada angkutan batu bara yang dinilai masyarakat sangat mengganggu ketertiban berlalu lintas.
Apresiasi tersebut di sampaikan Annita Yasmin, seusai Rapat Paripurna DPRD Batanghari, pada senin (06/06/2022).
Menurut ketua DPRD termuda seluruh Indonesia itu, aksi damai yang di sampaikan masyarakat adalah wujud opini masyarakat yang sudah sangat terganggu terhadap penumpukan armada batu bara yang parkir di badan jalan. Sehingga kerap menimbulkan kemacetan jalan di kabupaten Batanghari.
Lebih lanjut Annita Yasmin mengatakan agar pengawasan dapat di tingkatkan terkait aturan dan surat edaran yang sudah di keluarkan oleh pemerintah provinsi jambi agar aturan tersebut dapat segera di realisasikan.
“Saya sangat mengapresiasi aksi unjuk rasa masyarakat terhadap armada batu bara. maka dari itu saya mengajak semua leading sektor untuk meningkatkan pengawasan," kata Anita Yasmin, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Senin (06/06).
Ia menambahkan, semua leading sektor terutama Sat Pol-PP, Dishub, Polri dan TNI dapat bekerja sama menegakkan apa yang sudah menjadi kesepakatan antara gubernur, Kapolda, Danrem, dan DPR provinsi jambi.
“Jangan sampai surat edaran yang sudah di terbitkan Bapak Gubernur ini hanya menjadi selembar kertas biasa saja, harus ditegakkan,” tegasnya. (Win)
